Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Threat-Dependent Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Artinya personil Satgas harus cepat memberikan reaksi terhadap situasi yang berkembang. Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya;
Juvenile courts are set up below Law No. three of 1997 Regarding the Juvenile Courts (January 3, 1997). Juvenile Courts are subject on the authority with the courts of normal jurisdiction and they've got the authority to prosecute kids aged eight decades to 18 that have not been married. All matters from the Juvenile Courts are to get heard in the shut court docket to make sure the confidentiality plus the identification of the child. A closed court docket ensures that only the child’s mothers and fathers, guardian, or appointed social workers could possibly be current.
As stated previously mentioned, Suharto’s rule, which fell due to numerous pressures,[28] left just one problem for the new federal government; navy structures which were nonetheless faithful to Suharto. ZA Maulani, who was The pinnacle of BAKIN under President Habibie, within an job interview in the media expressed Soeharto’s disappointment Along with the civilian elite who ‘betrayed’ him by quoting Suharto’s assertion, “I've nurtured and promoted them because the start of their profession but when I really necessary their guidance, they rejected me.
Tugas berikutnya adalah memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman. Baik berupa potensial atau nyata terhadap eksistensi dan keselamatan bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi keamanan dan kepentingan nasional.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[twelve]
DENPASAR – Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah “Telik Sandi”. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain.
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
On seventeen November 1952, Standard Nasution was suspended as army Main of workers following army indiscipline over command and support that threatens the government. In the 1950s, the army articulated the doctrines of dwifungsi and hankamrata, the army roles in the country's socio-political enhancement along with safety; plus a prerequisite which the assets of the people today be at the call of your armed forces and police In case the Condition warrants it.
(Proclamation of Independence) on August 17, 1945. The intelligence brokers’ skills which were ‘scattered’ Among the many Japanese navy-educated youths in 1943 have been consolidated right into a strategic intelligence pressure, whose Main mission was to protect the independence from an assault with the Allied forces and also the Dutch who wished to get back control of Indonesia.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Pacivis UI underlined the problems of keeping away from safety disruption and conflict, which built the civilian elite ‘compromise’ not To place Baca selengkapnya far too much force within the armed service given that they were necessary to restore stability. This need to have for that ‘military services’ was viewed within the appointment of navy officers for instance ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later became BIN).
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
Issues ended up raised concerning the function of BIN being a Device for the political pursuits from the President.